Cek Bansos Online: PKH, BPNT, dan BLT Kesra Lewat NIK KTP
JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus berupaya memastikan bantuan sosial (bansos) tersalurkan tepat sasaran.
Untuk mendukung tujuan ini, masyarakat kini diberikan kemudahan untuk mengecek status penerimaan bansos secara daring menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Inovasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga meminimalkan potensi penyalahgunaan bantuan, sekaligus mendorong masyarakat agar lebih proaktif dalam memantau haknya.
Baca Juga
“Pemerintah terus berupaya agar bansos tersalurkan tepat sasaran dan dapat diakses oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelas pihak Kementerian Sosial (Kemensos).
Dengan adanya sistem pengecekan online ini, masyarakat dapat mengetahui apakah mereka termasuk penerima manfaat bansos tanpa harus datang ke kantor atau mengantre panjang.
Layanan ini tersedia melalui situs resmi maupun aplikasi seluler, sehingga akses informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dari rumah.
Dua Metode Pengecekan Bansos Online
Kemensos menyediakan dua metode utama untuk mengecek bansos menggunakan NIK KTP. Metode pertama adalah melalui situs resmi Kemensos, yang dapat diakses dari perangkat apa pun yang memiliki koneksi internet.
Metode kedua adalah melalui aplikasi resmi bernama “Cek Bansos”, yang tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Kedua platform ini dirancang agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan aman.
Pengecekan Melalui Situs Resmi
Langkah pertama untuk mengecek bansos melalui situs resmi adalah membuka https://cekbansos.kemensos.go.id/. Penting untuk memastikan koneksi internet stabil agar proses pengecekan berjalan lancar.
Setelah membuka situs, pengguna diminta mengisi data wilayah domisili sesuai KTP, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Selanjutnya, masukkan nama lengkap penerima sesuai data kependudukan, dan ketik kode Captcha untuk verifikasi keamanan.
Setelah menekan tombol “Cari Data”, sistem akan menampilkan hasil pengecekan, yang mencakup nama penerima, jenis bantuan yang diterima seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra serta status pencairan bantuan tersebut.
Jika data tidak ditemukan, sistem akan menampilkan notifikasi yang relevan. Proses ini memudahkan masyarakat memantau hak mereka dengan cepat dan akurat.
Pengecekan Melalui Aplikasi “Cek Bansos”
Alternatif lain adalah menggunakan aplikasi resmi “Cek Bansos”. Aplikasi ini menawarkan kemudahan akses melalui ponsel pintar, sehingga masyarakat dapat mengecek status bantuan kapan saja dan di mana saja.
Bagi pengguna baru, langkah awal adalah membuat akun dengan mengisi data diri sesuai KTP dan Kartu Keluarga (KK), termasuk mengunggah foto KTP dan swafoto.
Setelah akun aktif dan terverifikasi, pengguna dapat masuk ke aplikasi, memilih menu “Cek Bansos”, kemudian memasukkan lokasi domisili dan nama sesuai KTP. Sistem akan menampilkan status penerimaan bantuan, jenis bantuan, dan periode pencairan terkait NIK KTP pengguna.
Jenis Bantuan Sosial yang Dapat Dicek
Berbagai jenis bansos pemerintah dapat diverifikasi secara online menggunakan NIK KTP. Program utama yang bisa dicek antara lain PKH, BPNT, BLT Kesra, dan Bantuan Beras 20 Kilogram.
Selain itu, bansos untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, serta bantuan bagi korban bencana juga tercakup dalam sistem pengecekan ini. Dengan kemudahan ini, masyarakat memiliki kontrol lebih besar terhadap hak yang mereka terima dan dapat memastikan bantuan diterima sesuai ketentuan pemerintah.
Syarat Penerima Bantuan
Syarat utama penerima bansos adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS merupakan basis data utama yang dikelola oleh Kemensos untuk menentukan kelayakan penerima.
Sejak triwulan II 2025, DTKS telah digantikan oleh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi penyaluran bansos.
NIK KTP menjadi elemen penting karena berfungsi sebagai identitas unik yang mempermudah pendataan dan memastikan bantuan diberikan kepada yang benar-benar berhak.
Peran Penting NIK KTP
Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP memiliki peran sentral dalam sistem penyaluran bansos. NIK merupakan identitas unik yang melekat pada setiap warga negara dan berlaku seumur hidup.
Pemerintah menggunakan NIK untuk mengidentifikasi secara tepat siapa yang termasuk penerima manfaat DTKS atau DTSEN. Dengan demikian, NIK memastikan bantuan dapat dipertanggungjawabkan, meminimalkan risiko duplikasi atau penyalahgunaan, serta mempermudah masyarakat dalam pengecekan bansos secara daring.
Jadwal Penyaluran Bansos
Penyaluran bansos pada 2025 umumnya dilakukan secara triwulanan. Misalnya, Tahap 4 mencakup periode pencairan dari Oktober hingga Desember 2025.
Mekanisme pencairan dilakukan bertahap melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI) dan PT Pos Indonesia, khususnya untuk wilayah yang sulit dijangkau layanan perbankan. Dengan layanan cek bansos NIK KTP, masyarakat dapat memantau jadwal dan status pencairan, sehingga mereka mengetahui kapan bantuan dapat diambil.
Pengecekan Bansos Secara Offline
Tidak semua masyarakat memiliki akses internet atau perangkat digital. Untuk itu, pengecekan bansos juga dapat dilakukan secara offline.
Salah satunya adalah dengan mengunjungi kantor Dinas Sosial (Dinsos) setempat, membawa KTP atau KK, dan menanyakan status penerimaan bantuan kepada petugas.
Alternatif lain adalah menanyakan langsung kepada Ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan, yang memiliki akses terhadap data penerima bansos di wilayah masing-masing. Dengan adanya opsi offline, semua lapisan masyarakat tetap dapat memantau hak mereka.
Dengan tersedianya layanan daring dan offline, masyarakat kini memiliki akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan.
Layanan ini memastikan bantuan sosial tepat sasaran, mempermudah masyarakat mengecek hak mereka, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyaluran bantuan pemerintah.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memudahkan masyarakat dalam memantau dan menerima hak mereka, sehingga bansos dapat benar-benar membantu mereka yang membutuhkan.
Rekomendasi
